Tri Hita Karana: Satu Filosofi, Dua Kubu yang Saling Berlawanan di Teluk Benoa

Bayangkan dua kelompok yang berdiri berhadapan dalam sebuah sengketa besar, saling menolak rencana satu sama lain, tapi keduanya mengutip filosofi yang persis sama untuk membenarkan posisi mereka. Itulah yang terjadi di Teluk Benoa, Bali, ketika rencana proyek reklamasi skala besar memicu perdebatan panjang selama bertahun-tahun. Riset yang dipublikasikan di Journal of Sustainable Tourism pada 2019 oleh Made Adityanandana dari Universitas Udayana dan Julien-François Gerber menelusuri bagaimana filosofi Tri Hita Karana, yang katanya menjadi pedoman pembangunan seluruh Bali, justru dipakai kedua belah pihak untuk saling berhadapan.

Tiga Penyebab Kesejahteraan

Tri Hita Karana secara harfiah berarti tiga penyebab kesejahteraan. Filosofi ini menekankan keselarasan pada tiga hubungan sekaligus: hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Filosofi ini bukan sekadar konsep abstrak yang hidup di buku pelajaran, tapi benar benar dijadikan pedoman resmi kebijakan pembangunan Bali, termasuk sektor pariwisata yang jadi tulang punggung ekonomi pulau ini.

Ketika Teluk Berubah Jadi Rencana Pulau Buatan

Teluk Benoa berada di kawasan selatan Bali, berbatasan dengan Denpasar dan Badung. Awalnya, aturan tata ruang tahun 2011 menetapkan teluk ini sebagai kawasan konservasi. Namun pada 2014, muncul peraturan baru yang mengubah statusnya menjadi kawasan pemanfaatan umum, membuka jalan bagi sebuah perusahaan swasta untuk mengajukan rencana reklamasi besar besaran demi membangun properti wisata mewah di atas pulau buatan.

Rencana ini memicu penolakan yang sangat luas. Riset ini mencatat, puluhan desa adat di Bali secara resmi menyatakan menolak proyek tersebut, didukung gerakan masyarakat sipil yang terus melakukan aksi selama bertahun-tahun. Bagi kelompok penolak, Teluk Benoa bukan sekadar perairan kosong yang bisa ditimbun, melainkan kawasan yang menyimpan banyak titik suci bagi umat Hindu Bali, sehingga mengubah bentang alamnya dianggap mengganggu keseimbangan yang justru ingin dijaga oleh Tri Hita Karana itu sendiri. Di sisi lain, pihak yang mendukung proyek berargumen bahwa pembangunan yang terencana juga bisa membawa kesejahteraan bagi manusia, salah satu dari tiga unsur yang sama dalam filosofi tersebut, sekaligus membuka lapangan kerja dan pemasukan daerah.

Filosofi yang Sama, Ditafsirkan Berlawanan

Di sinilah temuan paling menarik dari riset ini. Para peneliti menemukan bahwa hampir semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini, baik yang mendukung maupun menolak reklamasi, sama sama mengutip Tri Hita Karana untuk membela posisi masing masing. Namun cara mereka menafsirkan filosofi itu jauh berbeda. Kelompok yang menolak proyek cenderung memaknai Tri Hita Karana secara menyeluruh dan mendalam, menempatkan keutuhan alam dan kesucian tempat sebagai syarat mutlak sebelum kesejahteraan manusia bisa tercapai. Peneliti menyebut cara pandang ini punya kemiripan dengan pemikiran pasca-pertumbuhan, sebuah gagasan yang mempertanyakan asumsi bahwa pembangunan harus selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi tanpa henti.

Sementara itu, pihak yang mendukung reklamasi cenderung menafsirkan kesejahteraan manusia sebagai bagian yang bisa dikejar lebih dulu, dengan asumsi keseimbangan alam dan spiritual bisa menyusul lewat perencanaan yang baik. Riset ini menyimpulkan, filosofi budaya seperti Tri Hita Karana ternyata tidak otomatis menghasilkan satu jawaban tunggal soal pembangunan. Ia bisa jadi ruang tafsir yang luas, dan siapa pun yang punya kepentingan bisa menariknya ke arah yang mereka yakini benar.

Bagaimana Sengketa Ini Berjalan

Berdasarkan pemberitaan yang bisa ditelusuri, pada Oktober 2019 Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu menerbitkan keputusan yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, sebuah langkah yang banyak dilaporkan media sebagai kemenangan bagi kelompok penolak reklamasi. Sejumlah akademisi sempat mencatat masih ada celah hukum karena peraturan tata ruang yang lebih tinggi belum sepenuhnya dicabut saat itu, meski laporan berikutnya menyebut izin lokasi milik perusahaan pemrakarsa proyek akhirnya kedaluwarsa. Karena isu tata ruang semacam ini bisa terus berkembang, ada baiknya mengecek kabar terbaru langsung dari sumber resmi jika ingin tahu status pastinya saat ini.

Kenapa Ini Penting Diketahui Wisatawan

Tri Hita Karana bukan cuma jargon yang dipajang di brosur wisata Bali. Sebagai gambaran sederhana soal betapa nyatanya filosofi ini memengaruhi kehidupan sehari hari, aturan tata ruang Bali sejak dekade 1970-an menetapkan bahwa tidak ada bangunan yang boleh berdiri lebih tinggi dari pohon kelapa, sekitar 15 meter. Itulah sebabnya wisatawan tidak akan menemukan gedung pencakar langit di pulau ini, bahkan di kawasan hotel mewah sekalipun.

Kawasan Tanjung Benoa sendiri, yang bertetangga dengan Teluk Benoa, saat ini dikenal sebagai salah satu pusat wisata air paling ramai di Bali, dengan aktivitas seperti jet ski, parasailing, banana boat, hingga kunjungan ke penangkaran penyu di Pulau Penyu. Sementara itu, hutan mangrove di sekitar teluk juga terbuka untuk dijelajahi lewat jalur trekking, menawarkan sisi lain Bali yang lebih tenang dan penuh keanekaragaman hayati.

Kesimpulan

Sengketa Teluk Benoa menunjukkan sesuatu yang jarang dibahas soal filosofi budaya: nilai yang sama bisa dipakai untuk mendukung sekaligus menolak hal yang sama, tergantung siapa yang menafsirkannya dan kepentingan apa yang mereka bawa. Alih-alih melemahkan Tri Hita Karana, perdebatan ini justru menunjukkan betapa hidup dan relevannya filosofi tersebut, karena semua pihak, dari investor sampai warga desa adat, merasa perlu memakainya untuk meyakinkan yang lain. Bagi wisatawan yang mengunjungi Bali, memahami filosofi ini adalah cara mengenal pulau ini lebih dari sekadar pantai dan sunset, tapi juga cara masyarakatnya menegosiasikan masa depan mereka sendiri.

Sumber: riset dipublikasikan di Journal of Sustainable Tourism (DOI: 10.1080/09669582.2019.1666857) oleh Made Adityanandana, Universitas Udayana, dan Julien-François Gerber, Erasmus University Rotterdam. Jurnal ini tidak terindeks PubMed sehingga tidak memiliki nomor PMID.